Sukses Kelola Kawasan Konservasi Berkelanjutan: BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat jadi Medium untuk Sumatra Barat, Maluku, NTT, dan Delegasi Timor Leste
BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat mendapatkan kunjungan dari 3 Provinsi (Sumatera Barat, Maluku, NTT) dan 1 Negara Timor Leste dalam rangka belajar langsung tentang tata cara mengelola kawasan konservasi di Kepulauan Raja Ampat
Kegiatan yang mengandung tema: “Studi Tiru pemangku kepentingan kawasan konservasi dari bentangan laut Sunda Kecil ke kawasan konservasi perairan kepulauan raja ampat di bentangan laut kepala burung” yang berlangsung di Kantor BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat pada 12 November 2024.
Secara umum, latar belakang dari kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi NTT dan Maluku dengan dukungan dari LSM Konservasi Indonesia (KI) dan mitra lainnya saat ini sedang dalam proses untuk membangun dua kawasan konservasi baru di sisi Timur Bentang Laut Sunda kecil yaitu KKPD Belu di NTT dan KKPD Wetar di Maluku. Proses kedua kawasan ini telah sampai pada tahapan konsultasi teknis di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Di sisi Timor leste, LSM Conservation Internasional (CI) Timor leste tengah mendukung pembentukan Kawasan Konservasi Laut (MPA) baru di distrik Manatutu dan mendorong optimalisasi pengelolaan KKL, antara lain di bagian Barat Laut di Pulau Tauro dan di Taman Nasional Nino Santana serta Community Base Marine Protected Area (CB-MPA) di distrik Bobonaro.
Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memahami metode pengelolaan kawasan konservasi oleh BLUD UPTD yang mencakup kawasan konservasi perairan kepulauan Raja Ampat secara umum
Kunjungan para delegasi ini juga bertujuan untuk mengindentifikasi praktik-praktik terbaik dari BLUD UPTD terkait kawasan perairan Raja Ampat.
Namun secara spesifik, beberapa poin penting yang ingin diketahui oleh para delegasi. Di antaranya adalah terkait :
1) Proses pembentukan lembaga pengelola BLUD UPTD
2) Strategi untuk membangun dan merawat kolaborasi multi pihak antara masyarakat, lembaga pemerintah dan pihak swasta dalam mendorong strategi program,
3) Strategi pengembangan dan pengelolaan sistem pendanaan yang berkelanjutan,
4) Cara pendekatan dan pelibatan masyarakat dalam mengolah kawasan konservasi di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Selain itu, para delegasi juga mempelajari sistem pemantauan biofisik dan ekosistem yang dilakukan bersama Universitas Papua (UNIPA) serta metode evaluasi pengelolaan kawasan berbasis EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut).
Mereka ini menjadikan Raja Ampat kiblat pengelola kawasan konservasi daerah, dimana ditahun 2008, Raja Ampat merupakan kabupaten pertama yang mendorong pengelolaan kawasan konservasi laut melalui Perda di tahun 2008. Mereka ini tertarik untuk belajar mengelola dan membiayai pengelolaan kawasan secara mandiri yang selama ini telah dilaksanakan oleh BLUD UPTD KKP Raja Ampat,” Ujar Sjafri Tuharea.
Sementara itu, Ari Benuh, salah satu penggiat konservasi, mengatakan bahwa kehadiran mereka di Raja Ampat, khususnya di kantor BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, merupakan bagian dari kegiatan yang dirancang oleh Conservation Indonesia bersama Conservation Timor Leste.
Menurutnya, kegiatan Studi Tiru Pengelolaan Kawasan Konservasi di Raja Ampat diawali dengan sesi materi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke sejumlah titik pengelolaan kawasan konservasi perairan.
“Harapan saya, setelah kami kembali ke daerah, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh di BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat bisa kami terapkan. Terutama dalam hal memperkuat kolaborasi antara instansi terkait seperti dinas kelautan dan perikanan maupun cabang dinas dalam memajukan kawasan konservasi. Saat ini, di beberapa daerah kami juga sedang berproses untuk membangun UPT,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini dapat membangun koneksi dan memperkuat kerja sama lintas wilayah dalam menjaga kawasan konservasi, khususnya di bentang laut Sunda Kecil yang mencakup NTT, Maluku, dan Timor Leste.
