Legal Framework

Berikut ini adalah beberapa aturan terkait kawasan konservasi perairan di Raja Ampat baik di tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, maupun di tingkat nasional:

1. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7/2019 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Tahun 2019 – 2038
2. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat
3. Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 63/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, Tahun 2014-2034
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat
5. Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor kep.65/men/2009,  tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
6. Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 Tenting – Kawasan Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja Ampat
7. Peraturan dearah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat

Selain aturan-aturan di atas, terdapat peraturan perundang-undangan lain terkait kawasan konservasi perairan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di tingkat nasional yang juga berlaku.